Perusahaan

Perluasan kebijakan untuk lebih melindungi percakapan sipil

Oleh
Kamis, 10 September 2020

Selama masa pemilu, percakapan yang paling penting terjadi di Twitter. Pengguna datang ke Twitter untuk mendengar langsung dari para pejabat dan kandidat resmi, menemukan berita terbaru dari sumber informasi terintegrasi tentang kapan dan bagaimana cara untuk melakukan voting saat pemilu. Di saat banyak orang mencari tahu tentang cara untuk melakukan pemungutan suara dan mengekspresikan hak-hak dasar mereka sebagai warga negara di tengah pandemi COVID-19, kebutuhan akan informasi seperti ini sangat meningkat.

Memperbarui kebijakan Twitter
Kebijakan Integritas Kewarganegaraan yang ada di Twitter menargetkan konten-konten yang berbahaya, seperti:

  1. Informasi menyesatkan tentang alur partisipasi pemilu dan prosesnya 
  2. Konten yang mengintimidasi pengguna Twitter terkait partisipasi dalam pemilu
  3. Afiliasi palsu

Di tengah kondisi pemilu yang berbeda saat ini dan sejalan dengan komitmen Twitter untuk menjaga integritas percakapan pemilu, kami memperperluas kebijakan kami saat ini. Tujuannya adalah untuk melindungi warga Twitter dari konten-konten yang mengintimidasi proses pemberian suara dan menanggulangi penyebaran informasi menyesatkan yang dapat mengganggu integritas dari pemilu dan kegiatan kewarganegaraan lainnya.

Apa yang berubah?
Pengguna Twitter menganjurkan kami untuk memberikan konteks tambahan pada perdebatan tentang informasi yang tidak spesifik dan membingungkan terkait pemilu.

Tweet ini tidak tersedia
Tweet ini tidak tersedia.
Tweet ini tidak tersedia.

Mulai minggu depan, kami akan menandai atau menghapus informasi menyesatkan yang dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap pemilu. Perluasan kebijakan ini akan dimulai di Amerika Serikat. Hal ini termasuk tapi tidak terbatas pada hal-hal berikut ini:

  1. Informasi palsu atau menyesatkan mengenai undang-undang dan aturan tentang proses, atau kewenangan dari lembaga pemerintah dan jajaran institusi terkait.
  2. Klaim yang belum terbukti kebenarannya, yang dapat menurunkan kepercayaan terhadap jalannya proses kegiatan tersebut, seperti informasi yang tidak diverifikasi tentang kecurangan pemilu, pemalsuan pemungutan suara, penghitungan suara, atau sertifikasi hasil pemilu
  3. Klaim menyesatkan mengenai hasil dari kegiatan sipil yang dapat mengganggu berjalannya pelaksanaan dari suatu proses, misalnya: klaim kemenangan sebelum hasil pemilu diumumkan, melakukan hal yang melanggar hukum untuk mencegah proses pelantikan atau suksesi dari pejabat sebelumnya.

Sejalan dengan penegakan kebijakan Twitter yang sudah ada, Tweet yang ditandai di bawah kebijakan baru ini akan mengalami penurunan visibilitas akun di layanan Twitter. Mengurangi visibilitas dari Tweet berarti Twitter tidak akan mengamplifikasi Tweet dari akun tersebut di sejumlah layanan Twitter. Namun, bagi mereka yang mengikuti akun tersebut akan tetap bisa melihat Tweet dan Retweet dari akun tersebut.

Apa langkah selanjutnya?
Kebijakan ini akan berlaku mulai hari Kamis, 17 September 2020. Kami tidak akan mengizinkan layanan Twitter disalahgunakan pada saat proses kegiatan sipil, dan yang paling utama pada proses berjalannya pemilu. Upaya apapun yang akan dilakukan - baik oleh akun luar maupun domestik - akan dijatuhi sanksi yang tegas dari Twitter, dan ini berlaku secara adil dan setara bagi semua pengguna.

Tweet ini tidak tersedia
Tweet ini tidak tersedia.

Tweet ini tidak tersedia
Tweet ini tidak tersedia.